100 Lebih Anggota DPR Dukung Petisi Terkait Gibran
Jakarta, 11 November 2026 – Polemik mengenai kelayakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan politik nasional. Lebih dari 100 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilaporkan telah menandatangani petisi yang mempertanyakan persyaratan pencalonan Gibran dalam Pemilihan Presiden 2024.
Petisi terkait Gibran tersebut berpotensi membuka pembahasan politik lebih lanjut di parlemen, termasuk kemungkinan proses pemakzulan apabila persyaratan konstitusional terpenuhi.
Lebih dari 100 Anggota DPR Tandatangani Petisi
Menurut laporan Reuters pada Rabu (11/11/2026), anggota DPR dari sejumlah partai politik telah memberikan dukungan terhadap petisi yang mempertanyakan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran.
Anggota DPR Muhammad Kholid menyampaikan bahwa petisi tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPR untuk diproses melalui mekanisme yang berlaku.
Polemik Dokumen Pendidikan Gibran
Persoalan ini berkaitan dengan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran ketika mengikuti kontestasi Pilpres 2024.
Laporan mengenai perkembangan perkara menyebut adanya putusan pengadilan yang mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut.
Keputusan itu kemudian memicu perdebatan mengenai implikasi hukum terhadap jabatan wakil presiden yang saat ini diemban Gibran.
Wacana Pemakzulan Gibran Menguat
Dukungan terhadap petisi menjadi perkembangan penting karena melibatkan anggota parlemen dari berbagai kelompok politik.
Namun, penandatanganan petisi tidak otomatis menyebabkan seorang wakil presiden kehilangan jabatannya.
Proses Pemakzulan Harus Sesuai Konstitusi
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
DPR harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk mengajukan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya syarat jabatan.
Karena itu, perkembangan petisi masih perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai pemberhentian wakil presiden.
Gibran Dikabarkan Menawarkan Pengunduran Diri
Di tengah meningkatnya tekanan politik, Gibran dilaporkan telah menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri ketika bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan tersebut berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Namun, belum terdapat kepastian mengenai penerimaan pengunduran diri tersebut.
Laporan Associated Press menyebut Presiden Prabowo menyarankan agar persoalan dokumen pendidikan ditempuh melalui jalur hukum.
Situasi Politik Nasional Jadi Perhatian
Perkembangan kasus ini memunculkan perhatian terhadap hubungan politik antara pemerintah, parlemen, dan sejumlah tokoh nasional.
Pengamat menilai dinamika tersebut berpotensi memengaruhi stabilitas politik apabila tidak ditangani melalui prosedur yang transparan.
Meski demikian, setiap langkah politik tetap harus mengikuti aturan hukum dan menghormati proses konstitusional.
Hingga Rabu, 11 November 2026, perkembangan petisi terkait Gibran masih menjadi perhatian publik. Keputusan mengenai langkah berikutnya bergantung pada proses resmi di lembaga negara yang berwenang.
Baca Juga : 3 Jemaah Masjid Dibacok Saat Salat Subuh di Jakarta
1 thought on “100 Lebih Anggota DPR Dukung Petisi Terkait Gibran”